Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST., MT., memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dalam rangka mendukung kegiatan tinjau lapang dan perhitungan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelayanan perizinan di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur
Foto : Rapat Bersama Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Waingapu, 21 Agustus 2025 - Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST., MT., memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dalam rangka mendukung kegiatan tinjau lapang dan perhitungan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelayanan perizinan di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur.
Rapat yang digelar di aula Patola Kamba Setda Sumba Timur ini, membahas langkah strategis terkait pendaftaran Barang Milik Negara (BMN) di kawasan transmigrasi sebagai salah satu prasyarat penting dalam mendukung proses perizinan dan pemanfaatan kawasan transmigrasi secara legal, tertib, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Sumba Timur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat transmigrasi.
“Kawasan Transmigrasi Melolo memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pendaftaran BMN menjadi langkah fundamental agar seluruh aset dapat tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta memberikan kontribusi nyata terhadap PNBP,” ujar Bupati Umbu Lili Pekuwali.
Pihak Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi menyampaikan komitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mempercepat proses inventarisasi, validasi, dan pendaftaran BMN. Hal ini diharapkan dapat memperkuat basis data aset negara di kawasan transmigrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Kementerian Transmigrasi meneguhkan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola kawasan transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Hadir pada kesempatan ini,Asisten Administrasi Umum pada Setda Kab. Sumba Timur, para pimpinan OPD terkait, Perwakilan PT.MSM
